MASALAHAN
KEPENDUDUKAN INDONESIA
A.
MASALAH KEPENDUDUKAN
Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah
penduduk terbesar ke 4 setelah Amerika Serikat. Selain jumlah penduduknya yang
besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya persebaran penduduk membuat
Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan
hal kependudukan. Masalah tersebut menjadi semakin kompleks dan perlu
mendapatkan perhatian khusus guna pembangunan manusia Indonesia.
Adapun masalah-masalah kependudukan yang dialami oleh
Indonesia antara lain:
1. Masalah penduduk yang bersifat
kuantitatif
a. Jumlah penduduk besar
Penduduk dalam suatu negara menjadi
faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek dan objek
pembangunan.
Manfaat
jumlah penduduk yang besar :
1) Penyediaan tenaga kerja dalam masalah
sumber daya alam.
2) Mempertahankan keutuhan negara dari
ancaman yang berasal dari bangsa lain.
Selain manfaat yang diperoleh, ternyata terdapat juga masalah yang cukup rumit,
yaitu:
1) Pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya
kebutuhan hidup masyarakat.
Dengan kemampuan pemerintah yang
masih terbatas, sulit untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu akibat yang
timbul adalah masih banyaknya penduduk yang kekurangan gizi dan timbulnya
pemukiman kumuh.
2) Penyediaan lapangan kerja, sarana
dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya.
Dengan kemampuan dana yang terbatas sulit
juga untuk mengatasi masalah ini, oleh karena itu pemerintah menggalakkan peran
serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini.
b. Pertumbuhan Penduduk Cepat
Secara nasional pertumbuhan penduduk
Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun
1961 – 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980
sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode
1990 – 2000 sebesar 1,6% pertahun.
Keluarga berencana merupakan suatu
usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga, demi kesejahteraan keluarga.
Dalam program ini setiap keluarga dianjurkan mempunyai dua atau tiga anak saja
atau merupakan keluarga kecil. Dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan
semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah
keluarga sejahtera.
Dua tujuan pokok Program Keluarga
Berencana yaitu:
1) Menurunkan angka kelahiran agar
pertambahan penduduk tidak melebihi
kemampuan peningkatan produksi.
2) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak
untuk mencapai keluarga sejahtera.
Persebaran Penduduk Tidak Merata
Akibat dari tidak meratanya
penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani
sebagian dijadikan permukiman dan industri. Sebaliknya banyak lahan di luar
Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena
kurangnya sumber daya manusia. Sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan
begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat
tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan bagi peningkatan
pertahanan keamanan negara.
2.
Masalah Penduduk yang Bersifat Kualitatif
a.
Tingkat
Kesehatan Penduduk yang rendah
Meskipun telah mengalami perbaikan,
tetapi kualitas kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Indikator
untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah dengan melihat:
1) Angka Kematian
2) Angka Harapan Hidup
Angka kematian yang tinggi
menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Angka harapan hidup yang
tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan
penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi
pendapatan penduduk maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin
tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas
makanan yang memenuhi standar kesehatan.
b. Tingkat Pendidikan yang Rendah
Tingkat pendidikan bukanlah
satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara.
Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat
pendidikannya tinggi diharapkan produktivitasnya juga tinggi. Namun kenyataan
yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi (sarjana)
tetapi menganggur. Keadaan demikian tentu sangat memprihatinkan. Tingkat
pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan.
Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakuka oleh pemerintah
membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan
penduduk.
c. Tingkat Kemakmuran yang Rendah
Jumlah penduduk Indonesia yang hidup
di bawah garis kemiskinan cukup besar, yaitu sebanyak 37,5 juta penduduk
menurut standard yang ditetapkan PBB. Kemakmuran berbanding lurus dengan
kualitas SDM. Semakin tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat
kemakmurannya. Banyak negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat
kemakmuran penduduknya tinggi. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya
sumber daya alam.
B. DAMPAK
PERMASALAHAN PENDUDUK TERHADAP PEMBANGUNAN
Penduduk adalah objek dan subyek
pembangunan. Sebagai objek, penduduk adalah sasaran pembangunan. Sebagai
subyek, penduduk adalah pelaku pembangunan. Peranan penduduk sebagai subyek
menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Potensi dan tantangan pembangunan
ditentukan oleh keadaan riil kependudukan dan sumber daya alam yang dimiliki
oleh suatu negara. Kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat besar.
Ini merupakan suatu potensi, namun yang menjadi masalah adalah sanggupkah
penduduk Indonesia mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam yang melimpah
itu?
Fakta menunjukkan bahwa eksploitasi
sumber daya alam (penambangan) di Indonesia banyak dilakukan oleh perusahaan
asing. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal dan teknologi yang dimiliki
penduduk Indonesia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia penduduk Indonesia
ditunjukkan dengan GDP perkapita yang relatif rendah. Kualitas sumber
daya manusia penduduk Indonesia yang rendah merupakan penghambat pembangunan.
Secara
terperinci faktor kependudukan yang menghambat pembangunan adalah:
1. Rendahnya kualitas SDM penduduk
Indonesia
Salah satu indikator kemakmuran
suatu negara adalah volume barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduknya.
Untuk memproduksi barang dan jasa diperlukan penguasaan teknologi dan ilmu
pengetahuan. Penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan terkait dengan kualitas
SDM penduduk suatu negara. Jadi kualitas SDM merupakan faktor penentu
kemakmuran. Apa yang dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki
keterampilan dan ilmu pengetahuan?
2. Pertumbuhan penduduk yang tinggi
Penduduk merupakan potensi sekaligus
beban pembangunan. Penduduk yang berkualitas (produktif) merupakan
potensi/kekuatan pembangunan. Sedangkan penduduk dengan kualitas rendah (non
produktif) merupakan beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk bagi suatu negara
dapat menjadi kekuatan sekaligus beban. Ini tergantung bagaimana kualitas
penduduknya. Bagi Indonesia, pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan beban
pembangunan. Mengapa? Jumlah penduduk Indonesi saat ini sudah cukup besar.
Tetapi kualitas hidupnya (kemakmurannya) masih rendah. Apabila
pertumbuhan penduduk masih tetap tinggi, maka kualitas hidup (kemakmuran) akan
semakin menurun.
C. UPAYA-UPAYA
MENGATASI PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN
Upaya yang
telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah :
1. Jumlah penduduk dan pertumbuhannya
diatasi dengan program Keluarga Berencana (KB).
2. Persebaran dan Kepadatan penduduk
diatasi dengan:
a. Program Transmigrasi
b. Pembangunan lebih intensif di
Kawasan Indonesia Timur.
3. Tingkat kesehatan yang rendah
diatasi dengan:
a. Pembangunan fasilitas kesehatan
seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD).
b. Pelayanan kesehatan gratis bagi
penduduk miskin.
4. Tingkat pendidikan yang rendah
diatasi dengan:
a. Penyediaan fasilitas pendidikan yang
lebih lengkap dan merata di semua daerah di Indonesia.
b. Penciptaan kurikulum pendidikan yang
sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
c. Peningkatan kualitas tenaga pengajar
(guru dan dosen) di lembaga pendidikan milik pemerintah.
d. Penyediaan program pelatihan bagi
para pengajar dan pencari kerja.
e. Mempelopori riset dan penemuan baru
dalam bidang IPTEK di lembaga- lembaga pemerintah.
5. Tingkat pendapatan yang rendah
diatasi dengan:
a. Penciptaan perangkat hukum yang
menjamin tumbuh dan berkembang- nya usaha/investasi, baik PMDN ataupun PMA.
b. Optimalisasi peranan BUMN dalam
kegiatan perekonomian, sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja.
c. Penyederhanaan birokrasi
dalam perizinan usaha. Pembangunan/menyediakan fasilitas umum
(jalan, telepon) sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi.
kemampuan peningkatan produksi.
kurangnya sumber daya manusia. Sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan bagi peningkatan pertahanan keamanan negara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar